Wali kota Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri Via Virtual

BITUNG - Wali kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi secara Virtual,   bersama Kemenrrian Dalam Negeri RI, Senin (31/10/2022).

Turut hadir Kapolres Bitung, Dandim 1310 Bitung, Kadis Sosial, Kadis Pertanian, Kadis Perdagangan, Kaban Keuangan, Kabag SDA, Kabag Ekonomi, dan Yang mewakili KPD.

Baca juga: Menkeu RI : APBN Instrumen Negara Untuk Masyarakat

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Sebulan terakhir kita mengalami kenaikan angka inflasi. Walaupun masih relatif landai, Angka masih di 5, 95 %.

" Bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk antisipasi agar tidak terjadi krisis/ inflasi bukan hanya untuk Pemerintah Pusat tapi juga daerah." Kata Mendagri

Baca juga: Transformasi Digital Dalam Pendidikan, Pemkot Bitung dan Google Indonesia Bentuk Kerjasama

Tito mengatakan Melihat beberapa negara di benua Eropa terutama yg mengalami krisis dan inflasi yang sangat tinggi. Dan rapat pagi ini lebih singkat dengan mendengarkan penjelasan Badan Pusat Statistik mengenai data perubahan harga komoditi, Badan Pangan Nasional  mengenai intervensi apa yg dilakukan Badan Pangan, serta Kementrian Perdagangan, tren apa yg sedang naik dan intervensi apa yg dilakukan menteri perdagangan, serta intervensi apa yg dilakukan Menteri Pertanian dan saran apa yang perlu dilakukan oleh daerah. Dan disampaikan pula data penyerapan anggaran dari daerah.

Kepala BPS menjelaskan, Upaya mitigasi kita terkait kebijakan yang akan diambil, maka kita memerlukan data yang paling relevan. Kita mencoba mendeteksi perubahan harga yang ada di kabupaten kota. Jadi pantauan harga, kita akan kita pantau untuk 20 komoditas terpilih dan kita sepakati untuk mendagri, dsb. 

Baca juga: DPRD Setujui Ranperda APBD Provinsi Sumbar Tahun 2023 Sebesar Rp6,7 Triliun

BPS juga menjelaskan, Kenaikan harga minggu lalu beras  32 provinsi menyumbang kenaikan harga di semua provinsi. Kemudian minyak goreng 32 provinsi dan gula pasir 29 provinsi, " ungkap Kepala BPS

"Mengenai pangan, meminyak goreng menjadi penyumbang kenaikan harga di kabupaten/kota, Lalu beras, gula pasir, dan telur ayam ras." Jelasnya 

Baca juga: Ini Pesan dan Harapan Maurits di Upacara HUT Ke-51 KORPRI dan HUT Ke-77 PGRI

Sementara Badan pangan nasional : Badan pangan pun melakukan pemantauan di daerah.
Daerah-daerah yang merah dalam harga beras premium apakah melebihi HET lebih dari 5% maka perlu melakukan intervensi (Sulut) ((di dalamnya Kota Bitung masih hijau)).

Harga beras medium Kota Bitung masuk kuning alias rata-rata maka perlu diintervensi 
Cabai Rawit merah dan Daging Ayam Ras serta Telur Ayam Ras, Kota Bitung masih arena  hijau
Lakukan operasi pasar dan bazaar pangan murah. 

Baca juga: Tentukan Badan Publik Paling Informatif, KI Sumbar Gelar Presentasi 3 Nominasi Terbaik Dari 9 Kategori

Off taker dalam wilayah yang dituju harus diperhatikan agar saat fasilitasi distribusi pangan ini bisa berjalan dgn baik. Hal ini semoga berjalan dengan efektif dengan baik sampai dengan nataru. Pemerintah harus memiliki cadangan pangan sesuai dengan Perpres.

Kemendagri mengatakan Perlu diwaspadai kenaikan beras dan kedelai. Perlu adanya sistem informasi harga pangan yang terintegrasi. Terdapat 5 komoditas tambahan dalam 20 wajib BPS. Udang, tahu mentah, pisang, susu bubuk balita, dan jeruk.

" Perlu diperhatikan pelaporan upaya penanganan inflasi daerah. Harga kedelai dan tempe serta tahu mentah juga perlu diperhatikan perkembangan harga di daerah." Kata kemendagri

Kementan menjelaskan, Inflasi di Indonesia masih di bawah 6%. Strategi yang dilakukan kementan adalah peningkatan produksi pangan (cabai, bawang merah, kedelai, gula tebu, dan daging sapi), pengembangan pangan substitusi impor (gandum, gula tebu, dan daging sapi) dan peningkatan ekspor (sarang burung walet, porang, ayam, dan telur).

Polri menguraikan Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri extra effort dalam rangka stabilisasi harga agar tidak terjadi inflasi sbb:

Baca juga: Menko Marves: Kalau Kita Terintegrasi, Tidak Ada Yang Bisa Melawan Kita

1. Monitoring dan pemetaan pangan;

2. Pengawasan produksi pangan dari produsen hingga end user;

3. Pengawasan rangkaian importasi komoditi pangan dan realisasinya.

4. Pemetaan hambatan distribusi.

5. Menjaga keseimbangan distribusi pangan.

Baca juga: Pastikan Proyek Berjalan Lancar, Kalapas Terbuka Nusakambangan dampingi Karo BMN dan Sesditjen Kemenkumham RI tinjau Pembangunan Tiga Lapas Baru

6. Pengendalian harga pangan bersama stakeholder.

7. Penegakkan hukum yang bersifat ultimatum remedium.
Masalah stok kebutuhan pokok: 1. Beras masih aman;  2. Gula masih aman; dsb.

TNI juga siap membantu kepala daerah dalam rangka menangani inflasi

" Teman-teman kepala daerah mohon bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini. Lakukan rapat seminggu sekali agar paham masalah ini dan bisa melakukan intervensi secara detil. Agar minggu depan bisa melakukan update lagi dan kita semakin membaik dan semoga inflasi di Indonesia ini semakin terkendali." Tutup Mendagri

Disisi lain Usai Rakor Virtual Walikota mengarahkan untuk penerapan di daerah / kota dengan memaksimalkan peran Forkopimda plus yang masuk dalam TPID Kota terutama dalam program pengendalian yg ada seperti Pasar Murah dan lain lain.  Serta dibuat grafik per item secara detail mengenai komoditi yg ada.

Baca juga: Panggil Jajaran Polri ke Istana, Presiden Sampaikan Sejumlah Arahan

Untuk Kadis Pertanian kata Walikota berikan subsidi hanya kepada 20 komoditi yang prioritas. Berikan pada bawang, rica, dsb yang masuk pada 20 komoditas wajib BPS tersebut.

" Berkordinasi dan Lalu cek tanaman yang ditanam dan bersubsidi apakah sudah berdampak atau belum terhadap inflasi ini." Ujar Walikota

(AH)